Prosedur Pengaduan

    MEKANISME PENGADUAN MASYARAKAT

    Di dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, Pengadilan Militer II-08 Jakarta tidak selalu dapat memenuhi harapan masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Bila hal ini terjadi, akan menimbulkan ketidakpuasan dan keluhan dari masyarakat. Keluhan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta;

    A.  SECARA LISAN  

    1. Melalui telepon (021) – 48700250 saat jam kerja mulai pukul 08.00 s/d 16.30 WIB. 

     2.  Datang langsung ke Kantor Pengadilan Militer II-08 Jakarta. 

    B.  SECARA TERTULIS 

    1.  Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Kepala Pengadilan dengan cara diantar langsung, dikirim melalui faksimile, atau melalui pos ke alamat kantor Pengadilan Militer II-08 Jakarta Jalan Raya Pondok Kopi 7 Penggilingan Cakung Jakarta Timur (melalui Meja Pengaduan dan Informasi). 

    2.  Melalui e-mail : pengaduan@dilmil-jakarta.go.id

    3.  Pengaduan secara tertulis wajib dilengkapi fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengaduan yang akan disampaikan.  

    C.  PENERIMAAN PENGADUAN

    1.  Pengadilan Militer II-08 Jakarta akan menerima setiap pengaduan yang diajukan oleh masyarakat baik secara lisan maupun tertulis. 

    2.  Pengadilan Militer II-08 Jakarta akan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan pada saat masyarakat mengajukan pengaduan.

    3.  Pengadilan Militer II-08 Jakarta akan memberikan tanda terima, jika pengaduan diajukan secara tertulis 

    4.  Pengadilan Militer II-08 Jakarta hanya akan menindak lanjuti pengaduan yang mencantumkan identitas pelapor. 

    D.  MATERI PENGADUAN MELIPUTI HAL-HAL Sbb :

    1. Pelanggaran terhadap kode etik dan/atau pedoman prilaku hakim;
    2. Penyalahgunaan wewenang/jabatan;
    3. Pelanggaran sumpah jabatan;
    4. Pelanggaran terhadap peraturan disiplin pegawai negeri sipil atau peraturan disiplin militer.
    5. Perbuatan tercela, yaitu perbuatan amoral, asusila, atau perbuatan yang tidak selayak nya dilakukan oleh seorang aparat lembaga peradilan, maupun selaku anggota masyarakat;
    6. Pelanggaran hukum acara, baik dilakukan dengan sengaja, maupun karena kelalaian dan ketidakpahaman;
    7. Mal administrasi, yaitu terjadinya kesalahan, kekeliruan atau kelalaian yang bersifat administratif;
    8. Pelayanan publik yang tidak memuaskan yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara umum.
    E. MENYEBUTKAN INFORMASI YANG JELAS

    Untuk mempermudah penanganan dan tindak lanjut terhadap pengaduan yang disampaikan, pelapor diharapkan dapat menyebutkan secara jelas informasi mengenai :
    a. Identitas Aparat yang dilaporkan, termasuk jabatan, serta satuan kerja atau Pengadilan tempat Terlapor bertugas;
    b. Perbuatan yang dilaporkan;
    c. Nomor perkara, apabila perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara; dan
    d. Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan yang disampaikan. Bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat di mintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat pengaduan pelapor.
    Pelapor sedapat mun gkin diharuskan untuk mencantumkan identitasnya, namun demikian selama informasi dalam pengaduan yang disampaikan benar dan memiliki dasar yang kuat, pengaduan yang tidak mencantumkan identitasnya akan tetap ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung.

     
    HAK-HAK PELAPOR DAN TERLAPOR BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN
    MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR : 076/KMA/SK/VI/2009 
    HAK-HAK PELAPOR 
    1.  Mendapatkan perlindungan kerahasian identitas.
    2.  Mendapatkan kesempatan untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun. 
    3.  Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan pengaduan yang didaftarkan. 
    4.  Mendapatkan perlakukan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam

    pemeriksaan.

    HAK-HAK TERLAPOR 
    1.  Membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan mengajukan saksi dan alat bukti lain. 
    2 .  Meminta berita acara pemeriksaan (BAP) dirinya.
    FORMULIR PENGADUAN MASYARAKAT

    Kadilmil II-08 Jakarta

    KOLONEL CHK RUDY DWI PRAKAMTO, S.H.

    Ikuti dilmil-jakarta di Instagram


    Notice: Undefined property: stdClass::$data in /home/dilmiljkt/public_html/sb/wp-content/plugins/royal-elementor-addons/modules/instagram-feed/widgets/wpr-instagram-feed.php on line 4894

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/dilmiljkt/public_html/sb/wp-content/plugins/royal-elementor-addons/modules/instagram-feed/widgets/wpr-instagram-feed.php on line 5564

    PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT

    UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS DAN PELAYANAN MOHON BANTUAN UNTUK MENGISI SURVEI

    Klik Survei

    BANTU DILMIL JAKARTA

    SILAHKAN MENGISI SURVEI INDEX PERSEPSI ANTI KORUPSI UNTUK  MENINGKATKAN KUALITAS DAN PELAYANAN

    Klik Survei

    Zona Integritas

    Zona Integritas (ZI) juga merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang telah mencanangkan sebagai ZI, mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

    Explore More
    0
    Perkara Pidana Putus Desember 2023
    0
    Upaya Hukum Banding Desember 2023
    0
    Upaya Hukum Kasasi Desember 2023
    Edit Template

    Lokasi

    Hubungi Kami

    Silahkan hubungi kami melalui alamat dan nomor telelepon dibawah ini:

    Pengadilan Militer II-08 Jakarta

    Link Terkait

    Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar.

    Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Badan Peradilan Tata Usaha Negara adalah unit eselon I pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mempunyai tugas antara lain merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis dibidang administrasi, keuangan dan organisasi ketatalaksanaan bagi tenaga teknis peradilan militer dan tata tusaha negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK.07/SK/III/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

    Tugas pokok  Pengadilan Militer Utama berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer adalah memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi yang dimintakan banding.

    Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta   disingkat Dilmilti II Jakarta bertugas melaksanakan kekuasaan kehakiman yang bebas sesuai dengan peraturan perundang-udangan yang berlaku di lingkungan TNI. Guna terlaksananya tugas tersebut, Dilmilti II Jakarta melaksanakan tugas utama sebagai berikut:

    Pemeriksaan dan pemutusan dalam peradilan tingkat pertama perkara-perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Militer sebagaimana ditentukan dalam pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997.

    Ikuti Media Sosial

    Instagram Facebook-f Youtube

    © 2023  Pengadilan Militer II-08 Jakarta

    Skip to content